Oleh Agung Marsudi
AGAKNYA, ada yang menonjol tapi bukan kemampuan. Sekelompok orang, dalam circle kekuasaan ramai-ramai mengadu nasib menjadi anggota dewan, lalu lolos dan kini sudah dilantik. Itulah fragmen politik di negeri junjungan.
Seperti temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang mencatat sebanyak 79 orang calon anggota DPR periode 2024-2029 terafiliasi dinasti politik.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan 79 caleg terpilih itu mempunyai relasi kekerabatan dengan pemangku kekuasaan, mulai di tingkat kepala daerah hingga pejabat di tingkat pusat.
"Mulai dari relasi ayah dan anak, suami-istri, hubungan ponakan dan sebagainya," kata Lucius saat memaparkan hasil riset bertajuk Anatomi Caleg terpilih DPR 2024-2029 di kantor Formappi, Matraman, Selasa (24/9).
Selain punya relasi dengan para pejabat, Lucius mengatakan sebagian besar caleg juga terkait dengan para elit partai politik. Lucius menyebutkan, rata-rata para caleg terpilih tersebut terhubung melalui relasi orang tua dengan anak. "Kebanyakan anak pejabat," katanya.
Di kabupaten Bengkalis, setali tiga uang. Demikian pula adanya. Dipastikan kerja pemerintah bakal mudah, leguh-legah, tapi bertuah! "Circle politik dinasti" seperti mimpi di siang hari, bahkan sudah merambah ke kedai-kedai kopi apalagi di Duri, kota paling ikonik, dengan 4 kecamatan mensuplai 463.333 orang pemilih tetap pada Pilkada mendatang.
Khusus di sini, ada temuan menarik, 3 dari 5 warga sudah gerah dengan politik dinasti, tetapi mereka tak berani melawan. Terutama bagi ASN yang ketahuan tidak berpihak pada penguasa, sudah disiapkan frasa, "dirupatkan".
Harapan warga yang dulu banyak disandarkan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dikenal militan, religius dan berintegritas, kini warga mulai terang-terangan kecewa dengan sikap PKS yang mendukung KBS.
Jika intimidasi dan rasa kecewa warga bertemu di kotak suara. Sudah bisa diterka. Demokrasi seperti apa yang hendak dipelihara. Aspirasi bukan, kehormatan bukan, kebenaran bukan. Negeri junjungan sedang berlayar menuju demokrasi "bukan-bukan".
28 September 2024