NUSANTARAEXPRESS, PEKANBARU - Dari Empat Narasumber yang diundang panitia hanya 3 narasumber yang hadir yaitu Erizal Muluk, Kordias Pasaribu dan Misharti sedangkan Kharisman Risanda berhalangan hadir. Para narasumber ini digadang-gadangkan adalah bakal calon walikota Pekanbaru yang akan berkompetisi pada Pemilihan Walikota Tahun 2024 ini.
Acara ini dibuka dengan doa, lalu sepatah kata dari ketua Grup Whatsapp Rinaldy Azhar yang biasa dipanggil bang Eed, sedangkan dialog interaktif ini dimoderatori oleh James Bond. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 14.30 WIB s/d 17.30 WIB tanggal 29 Mei 2024 bertempat di lantai 6 Whiz Hotel Jln. Sudirman Pekanbaru. Dilain kesempatan ketua pelaksana Rahmat H, menyampaikan bahwa peserta terdiri dari para aktivis, praktisi dan perwakilan Badan Eksekutif dari Universitas Islam Negari Sultan Syarif Qasim, Universitas Islam Riau dan Universitas Negeri Riau. "Beberapa dari mereka terkendala cuaca hujan yg cukup lebat, sehingga datangnya berangsur-angsur memenuhi ruangan acara, semua narasumber, panelis, dan moderator kita hadirkan yang terbaik sehingga diskusi ini lebih berkelas", ujarnya.
Setelah diserahkan kepada moderator masing-masing memaparkan pendapat mereka terhadap thema yang diusung pada kegiatan kali ini, dimulai dari yang paling senior Erizal Muluk, Misharti lalu Kordias Pasaribu. Tibalah saatnya Panelis yang bertanya, kali ini panelis yang dihadirkan panitia adalah Yendri Nasir Dosen Fisipol di Universitas Islam Riau. Beliau menanyakan ketika cost politic itu tinggi dan budaya pemilih yang transaktional sedang ngetren pada pemilu 2019 dan pemilu 2024, apakah para narasumber yakin bahwa dengan pendapatan yang halal bisa mengembalikan cost politic yang dikeluarkan. Misalkan biaya pencalonan 40 M apakah bisa kembali selama menjabat nantinya.
Menanggapi pertanyaan tersebut secara eksplisit para narasumber tidak dapat mengiyakan atau menidakan, mereka kompak menjawab senada "selagi partai politik dan pemilih tanpa mahar dan traksaksional kami siap maju"
Lain panelis lain lagi para peserta dialog interaktif ini, pertanyaan yang cukup tajam dilontarkan mereka diantaranya:
Para calon pimpinan daerah maupun legislatif dihasilkan oleh perundang undangan dan peraturan yang aneh, peserta pemilu adalah parpol, ada pandangan fraksi di paripurna Dewan Perwakilan Rakyat trus rakyatnya dimana?, bukankah itu perwakilan parpol, ditambah lagi ketika mencalonkan diri sebagai legislatif tidak pernah uji publik kepada masyarat, sesudah duduk menjadi legislatif tidak pernah uji kompetensi sesuai komisinya, penyelenggara pemilu dipilih oleh peserta pemilu lewat Komisi II yang merupakan perwakilan parpol dan akhirnya kekuasaan parpol mengalahkan kekuasaan ditangan rakyat. Penanya lainya juga menyampaikan kita tidak bisa menyalahkan masyarakat saja yang transaksional bagaimana dengan partai yang meminta mahar apakah ini juga dibiarkan.
Berikutnya peserta juga berkeinginan agar terbentuk forum anti money politik dan korupsi Pekanbaru karna masalah money politik seakan-akan legal diperbincangkan, sedangkan parpol pengusung tidak pernah dijadikan turut tergugat ketika anggota legislatif dan kepala daerah yang diusungnya tersangkut masalah korupsi. Dan meminta agar walikota dan wakil walikota terpilih beserta parpol pengusung menanda tangani fakta integritas yang berisikan; apabila terbukti korupsi bersedia di hukum maksimal, sita aset, cabut hak politik, bagi muslim bersedia minimal potong tanganya sedangkan bagi parpol pengusung bersedia dijadikan tergugat dan ikut bertanggung jawab atas kasus korupsi tersebut.
Kegiatan ini ditutup dengan foto bersama dan ucapan terimakasih oleh panitia kepada peserta, moderator, panelis dan para narasumber, dengan harapan dilain kesempatan akan membuat kegiatan lebih baik lagi dari yang sekarang. (Andri Asmara)