NUSANTARAEXPRESS, DURI - Pandemi sudah berjalan sekian lama, lebih kurang 2,5 tahun berlalu. Porak porandanya tatanan disegala bidang sangat mempengaruhi. Namun tatanan dan proses hukum akan tetap berlanjut kepada siapapun.
Tokoh perempuan Provinsi Riau yang selalu aktif disemua bidang gerakan perempuan kelahiran kota minyak Kec. Mandau, 28 Juni 2022 tepat pukul 15.00 Wib, Elidanetty, S.H., M.H., CPLC,. yang juga berprofesi sebagai advokat tingkat nasional mengirimkan pesan kepada Redaksi media ini saat ada di Jakarta.
Selaku praktisi hukum, Elidanetty, S.H., M.H., CPLC,. menyoroti kasus hukum yang ada di Kabupaten Bengkalis.
"Demi keadilan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus menindaklanjuti terkait dugaan korupsi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 yang telah merugikan negara puluhan milyar". Ujarnya.
"Mengapresiasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Tri Karya (PETIR) yang secara resmi telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 lalu ke Kejaksaan Agung RI, pada Kamis (23/6) seperti yang dilansir oleh katakabar.com". Jelas Elidanetty, S.H., M.H., CPLC,.
"Sekali lagi kita meminta kepada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti permasalahan hukum yang terjadi di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang jelas-jelas telah merugikan negara. Karena cara-cara seperti inilah yang membuat masyarakat semakin terktekan dan sengsara".
"Kita akan kawal kasus ini sampai ke titik terang benderangnya sebuah penegakan hukum.
Bersambung ...
Penulis: MISLAM PPWI