Diawali dari "Fikih Koalisi"
Oleh Agung Marsudi
SEBUAH lembaga nirlaba kelas dunia, Greenpeace belakangan mengkampanyekan istilah, "Fikih Lingkungan". Yang lain mengangkat Fikih Pancasila, Fikih Konstitusi, Fikih NKRI, Fiqh Nusantara, ada juga Fikih Media Sosial.
Penasaran, dan ingin tahu lebih lanjut, anda tinggal ketik dan klik, istilah-istilah itu di mesin pencari (internet).
Jika istilah fikih dimaknai sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat praktis, maka di belakang kata fikih, mudah dilekatkan dengan kata-kata yang lain, semaunya dan suka-suka.
Tanpa bermaksud latah, dan ikutan. Lalu, bagi pengusung koalisi, dibuatlah fikih koalisi. Penggemar setia oligarki, ditulisnya fikih oligarki. Dibuatnya, fikih korupsi. Jadilah, fikih beraksi tak terkendali.
Karena, pandemi belum juga berhenti, sederet protokol kesehatan yang pernah terbit, layak untuk disusun menjadi Fikih Pandemi. "Begitu seterusnya!"
Di era digitalisasi ini, apa yang tak boleh. Bahkan caci-maki, jika bukan karena kode etik, mungkin sudah merata-rata. Beruntung negeri ini masih punya banyak simpanan etika. Kata-kata, pemikiran, sikap dan tingkah laku ketika sudah ditulis, dituangkan, lalu disebarluaskan ke ruang publik (termasuk dunia maya), tak ada yang bisa menghentikan, kecuali ada aturan.
Lalu, jika yang dimaksud aturan adalah fikih itu sendiri, maka kita tidak hanya gagap, tapi juga miskin referensi.
Sama artinya, ketika suka hati memilih kata mati, meninggal, mangkat, wafat, tewas. Mau untuk hewan atau manusia saja. "Banyak harimau Sumatera yang wafat, karena dijerat. Seekor panda Cina di kebun binatang Gembiraloka yang cantik itu, telah mangkat".
Tak berhenti di situ, di belakang Istana, bakal antri, "Fikih PDIP, Fikih Gerindra, Fikih Golkar, Fikih Nasdem, Fikih Perindo", kemudian semua produk Undang-Undang juga diganti menjadi, misalnya, "Fikih KPK, Fikih Kehutanan, Fikih Narkoba, Fikih Sawit", dan sebagainya.
Itulah Fikih Indonesia. "Kenyal dan renyah, bukan?"
Duri, 29 April 2022