NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksda TNI S. Irawan, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Ruang Rapat Komisi I, Lt.2 DPR RRI Gedung Nusantara II, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/09/2021).
Laksda TNI S. Irawan menyampaikan setidaknya empat poin dalam
paparannya tentang roadmap penguatan Bakamla yaitu aspek legislasi, kebijakan
dan strategi, sarana dan prasarana serta kebutuhan anggaran Bakamla kepada
Komisi I DPR RI.
Bakamla saat ini tengah mendorong peranannya dalam menyinergikan
patroli dan sistem informasi maritim sebagaimana diamanatkan dalam UU No.32
Tahun 2014 tentang Kelautan. Untuk mewujudkannya, Bakamla menyusun roadmap
pengembangan kekuatan dan kemampuan Bakamla sebagai acuan kebijakan dan
strategi penguatan kelembagaannya.
Sestama Bakamla RI juga mengungkapkan bahwa kondisi sarana
prasarana Bakamla saat ini masih jauh dari ideal karena baru tersedia 10 kapal
patroli berbagai jenis yang tentu tidak mencukupi untuk mengamankan seluruh
wilayah Indonesia. Selain kapal patroli, Bakamla juga membutuhkan pengamatan udara seperti pesawat dan drone.
Dikatakannya, pengamatan udara ini dibutuhkan untuk melakukan
identifikasi terhadap setiap kontak permukaan dalam rangka mengoptimalkan
penggunaan kapal patroli. Ini dibutuhkan untuk menerapkan strategi fleet in
being atau armada siaga Bakamla dalam mengamankan wilayah prioritas yang telah
ditentukan sebelumnya. Salah satunya di laut Natuna Utara.
Sebagaimana diketahui bahwa saat ini, Indonesia masih memiliki
overlapping claim ZEE dengan Vietnam sehingga kerap kapal-kapal ikan vietnam
memasuki wilayah klaim unilateral ZEEI.
RDP ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto
yang dihadiri anggota DPR dari 9 Fraksi. Turut hadir pula mendampingi Sestama
Bakamla adalah sejumlah pejabat utama dalam jajaran eselon 2 Bakamla.
Autentikasi :
Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu
Pramandita, S.T., M.M., M.Tr.Hanla