NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kondisi ini turut disorot Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia pun meminta Pemprov Jatim lebih tegas selama penerapan PPKM Darurat.
Dalam tujuh hari PPKM Darurat, jumlah warga Jawa Timur yang terinfeksi Covid-19 bertambah 11.357 jiwa dan 819 meninggal. Total ada 187.175 kasus Covid-19 di Jatim, dan kasus aktif mencapai 13.294 orang.
Jumlah kasus terbanyak terjadi pada hari keenam PPKM Darurat, Kamis (8/7/2021), yakni dengan 2.551 kasus dan 194 meninggal.
"Kondisi ini tentu sangat membahayakan. Untuk menekan laju penyebaran kasus Covid-19, kita berharap Pemprov Jatim untuk lebih ketat lagi dan perlu segera diambil langkah yang tegas dalam penerapan PPKM Darurat ini," kata LaNyalla, Jumat (9/7/2021).
Penambahan jumlah kasus ini menunjukkan mobilitas warga masih tinggi dalam pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali.
LaNyalla memprediksi angka kenaikan kasus harian di Jatim masih akan terus bertambah.
"Informasi dari Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, wabah di Jatim sudah mencapai gelombang ketiga. Rumah sakit besar pun diperkirakan tetap tidak mampu menampung lonjakan pasien. Hal ini tentu perlu disikapi cepat dan tepat," ujarnya.
Menurut LaNyalla, untuk menekan naiknya kasus positif Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan dari hilir ke hulu. Pembatasan mobilitas masyarakat adalah sebuah keharusan.
"Kalau yang ditangani hilirnya saja tidak akan pernah cukup. Memang cara yang tepat adalah melalui pembatasan mobilitas sosial," tutur Senator asal Jawa Timur ini.
LaNyalla menyadari PPKM Darurat akan sangat berdampak pada sektor ekonomi. Namun, risiko apapun harus diambil karena menyangkut keselamatan masyarakat.
"Justru kalau tidak diambil langkah PPKM Darurat kondisi akan semakin tak terkendali, misalnya layanan kesehatan kolaps, jumlah korban semakin banyak dan itu akan lebih besar pengaruhnya bagi sektor ekonomi. Karena pemulihan atau recovery-nya akan semakin lama," ucap dia.
LaNyalla meminta kepada semua pihak untuk patuh aturan PPKM Darurat, tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, taat protokol kesehatan 5 M dan harus berempati pada semua pihak yang bekerja dan berusaha menekan angka penularan.
"Tidak kalah penting dalam mendukung PPKM Darurat ini Pemprov perlu menggunakan semua kanal media untuk menyebarkan informasi terkait PPKM agar lebih meluas. Aparat terkait juga harus tegas memberikan sanksi jika mendapati ada yang melanggar di lapangan," tuturnya. (*)
Dalam tujuh hari PPKM Darurat, jumlah warga Jawa Timur yang terinfeksi Covid-19 bertambah 11.357 jiwa dan 819 meninggal. Total ada 187.175 kasus Covid-19 di Jatim, dan kasus aktif mencapai 13.294 orang.
Jumlah kasus terbanyak terjadi pada hari keenam PPKM Darurat, Kamis (8/7/2021), yakni dengan 2.551 kasus dan 194 meninggal.
"Kondisi ini tentu sangat membahayakan. Untuk menekan laju penyebaran kasus Covid-19, kita berharap Pemprov Jatim untuk lebih ketat lagi dan perlu segera diambil langkah yang tegas dalam penerapan PPKM Darurat ini," kata LaNyalla, Jumat (9/7/2021).
Penambahan jumlah kasus ini menunjukkan mobilitas warga masih tinggi dalam pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali.
LaNyalla memprediksi angka kenaikan kasus harian di Jatim masih akan terus bertambah.
"Informasi dari Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, wabah di Jatim sudah mencapai gelombang ketiga. Rumah sakit besar pun diperkirakan tetap tidak mampu menampung lonjakan pasien. Hal ini tentu perlu disikapi cepat dan tepat," ujarnya.
Menurut LaNyalla, untuk menekan naiknya kasus positif Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan dari hilir ke hulu. Pembatasan mobilitas masyarakat adalah sebuah keharusan.
"Kalau yang ditangani hilirnya saja tidak akan pernah cukup. Memang cara yang tepat adalah melalui pembatasan mobilitas sosial," tutur Senator asal Jawa Timur ini.
LaNyalla menyadari PPKM Darurat akan sangat berdampak pada sektor ekonomi. Namun, risiko apapun harus diambil karena menyangkut keselamatan masyarakat.
"Justru kalau tidak diambil langkah PPKM Darurat kondisi akan semakin tak terkendali, misalnya layanan kesehatan kolaps, jumlah korban semakin banyak dan itu akan lebih besar pengaruhnya bagi sektor ekonomi. Karena pemulihan atau recovery-nya akan semakin lama," ucap dia.
LaNyalla meminta kepada semua pihak untuk patuh aturan PPKM Darurat, tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, taat protokol kesehatan 5 M dan harus berempati pada semua pihak yang bekerja dan berusaha menekan angka penularan.
"Tidak kalah penting dalam mendukung PPKM Darurat ini Pemprov perlu menggunakan semua kanal media untuk menyebarkan informasi terkait PPKM agar lebih meluas. Aparat terkait juga harus tegas memberikan sanksi jika mendapati ada yang melanggar di lapangan," tuturnya. (*)