NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sambas Utara, hasil dari pemekaran Kabupaten Sambas.
Dukungan disampaikan LaNyalla saat menerima audiensi Wakil Bupati Sambas, Hairiah, di kantor DPD RI, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Ia didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi.
Pembentukan DOB Kabupaten Sambas Utara masih terus berproses. Menurut Hairiah, Pemprov Kalbar dan DPRD sudah menyepakati hal itu.
"Sambil menunggu moratorium, kita perlu dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya kita minta dukungan ke DPD karena wakil daerah dan kita tahu keberpihakan Ketua DPD terhadap daerah sangat besar," jelas Hairiah.
Selain pemekaran, ia juga mengadukan masalah perijinan yang sebelumnya kewenangan daerah kini menjadi kewenangan pusat.
"Kita masih bingung karena perijinan ditarik ke pusat, tetapi regulasi-regulasi dibawahnya belum ada kepastian. Misalnya ijin dampak lingkungan dan lain-lain," lanjut Hairiah yang juga anggota DPD periode 2009-2014.
Aspirasi tersebut mendapat tanggapan positif dari LaNyalla. Menurutnya, pemekaran wilayah bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Kita akan ikut dorong agar pemekaran Kabupaten Sambas segera diusulkan. Ini penting mengingat Sambas sebagai daerah terluar yang berbatasan dengan Malaysia harus menjadi lebih maju," ujarnya.
Mengenai perijinan, Senator asal Jawa Timur itu mengatakan akan meminta kejelasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Soal perijinan ini banyak jadi curhatan kepala daerah. Nanti kita minta KLHK dan Kemenko Ekonomi untuk memberi kepastian hal ini," jelasnya.
LaNyalla juga menyatakan siap membantu proses perubahan Institut Agama Islam (IAI) Sambas agar menjadi IAIN Sambas.
"Kita akan bantu proses itu. Karena ini berhubungan dengan SDM di wilayah perbatasan juga. Dengan berubah dari swasta ke negeri tentu biaya menjadi murah sehingga bisa diakses oleh masyarakat," ucap LaNyalla. (*)
Dukungan disampaikan LaNyalla saat menerima audiensi Wakil Bupati Sambas, Hairiah, di kantor DPD RI, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Ia didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi.
Pembentukan DOB Kabupaten Sambas Utara masih terus berproses. Menurut Hairiah, Pemprov Kalbar dan DPRD sudah menyepakati hal itu.
"Sambil menunggu moratorium, kita perlu dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya kita minta dukungan ke DPD karena wakil daerah dan kita tahu keberpihakan Ketua DPD terhadap daerah sangat besar," jelas Hairiah.
Selain pemekaran, ia juga mengadukan masalah perijinan yang sebelumnya kewenangan daerah kini menjadi kewenangan pusat.
"Kita masih bingung karena perijinan ditarik ke pusat, tetapi regulasi-regulasi dibawahnya belum ada kepastian. Misalnya ijin dampak lingkungan dan lain-lain," lanjut Hairiah yang juga anggota DPD periode 2009-2014.
Aspirasi tersebut mendapat tanggapan positif dari LaNyalla. Menurutnya, pemekaran wilayah bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Kita akan ikut dorong agar pemekaran Kabupaten Sambas segera diusulkan. Ini penting mengingat Sambas sebagai daerah terluar yang berbatasan dengan Malaysia harus menjadi lebih maju," ujarnya.
Mengenai perijinan, Senator asal Jawa Timur itu mengatakan akan meminta kejelasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Soal perijinan ini banyak jadi curhatan kepala daerah. Nanti kita minta KLHK dan Kemenko Ekonomi untuk memberi kepastian hal ini," jelasnya.
LaNyalla juga menyatakan siap membantu proses perubahan Institut Agama Islam (IAI) Sambas agar menjadi IAIN Sambas.
"Kita akan bantu proses itu. Karena ini berhubungan dengan SDM di wilayah perbatasan juga. Dengan berubah dari swasta ke negeri tentu biaya menjadi murah sehingga bisa diakses oleh masyarakat," ucap LaNyalla. (*)