NUSANTARAEXPRESS, PAPUA - Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa mengklarifikasi bahwa korban kontak tembak (6/3/2021) di Kp Pesiga distrik Sugapa Kab Intan Jaya adalah KSB. Dari aksinya dalam kontak tembak dan barang bukti yang didapat, dipastikan bahwa korban adalah KSB. "Wajah, ciri dan atribut korban (gelang dan cincin) sama dengan foto-foto yang ada di telepon genggamnya dan itu menjadi bukti kuat bahwa yang bersangkutan adalah KSB," imbuh Suriastawa.
Terkait klaim pihak tertentu di medsos yang menyebutkan korban adalah warga sipil, Suriastawa mengatakan itu memang cara mereka untuk membentuk opini dan menyudutkan aparat TNI/Polri dan pemerintah Indonesia terkait Papua.
Masih menurutnya, walaupun di internal mereka terdapat banyak faksi dan saling berebut kepentingan, namun secara garis besar kelompok yang menamakan dirinya OPM ini terdiri dari 3 sayap gerakan, yaitu sayap politik, klandestin dan bersenjata. 3 sayap gerakan ini memanfaatkan medsos untuk saling berkomunikasi, merencanakan aksi dan menyebarkan berita bohong untuk membentuk opini buruk tentang pemerintah Indonesia (termasuk TNI/Polri) terkait masalah Papua melalui berbagai platform medsos. "Jadi yang dihadapi bukan hanya Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) yang ada di gunung-gunung saja, tetapi juga politik (dalam dan luar negeri) dan kelompok klandestin yang bisa berprofesi apapun," tambahnya.
"Grup mereka di medsos sering memberitakan bahwa mereka berhasil menembak mati puluhan TNI/Polri dengan menyebut waktu dan tempat tertentu agar seolah-olah benar terjadi, padahal berita tersebut bohong," tambah Kapen Kogabwilhan III ini.
Padahal untuk mengetahui kebenaran jatuhnya korban dari TNI/Polri sangatlah mudah, karena TNI/Polri adalah alat negara resmi yang tertib adminstrasinya. "1 saja personel gugur, pasti akan diikuti dengan proses administrasi yang jelas, dari mulai evakuasi korban, pemakaman sampai dengan pemenuhan hak-hak korban dan ahli warisnya," ujarnya.
Menurutnya, penyebaran berita bohong dari KSB bertujuan untuk memprovokasi, mengintimidasi sekaligus membentuk opini bahwa gerakan sayap bersenjata mereka selalu unggul. Dan sebaliknya, setiap korban yang jatuh akibat kontak tembak dan aksi penindakan dari TNI/Polri, semaksimal mungkin diklaim sebagai warga sipil. Tujuannya untuk membentuk opini dunia dengan menyudutkan TNI/Polri dan pemerintah Indonesia.
Untuk sayap gerakan bersenjata (KSB), mereka bergerilya dalam kelompok-kelompok kecil dan tidak semuanya membawa senjata saat melancarkan aksinya. "Jangan dibayangkan seperti foto mereka di medsos yang bergerombol puluhan/ratusan orang dan semuanya bersenjata. Dalam aksi gerilyanya, dari 5-7 orang hanya 1 atau 2 yang bersenjata dan bila terjadi kontak, orang yang selamat bertugas membawa kabur senjata. Kemudian diposting di medsos mereka bahwa korban adalah warga sipil karena tidak bersenjata,” pungkas Suriastawa. [*]
Terkait klaim pihak tertentu di medsos yang menyebutkan korban adalah warga sipil, Suriastawa mengatakan itu memang cara mereka untuk membentuk opini dan menyudutkan aparat TNI/Polri dan pemerintah Indonesia terkait Papua.
Masih menurutnya, walaupun di internal mereka terdapat banyak faksi dan saling berebut kepentingan, namun secara garis besar kelompok yang menamakan dirinya OPM ini terdiri dari 3 sayap gerakan, yaitu sayap politik, klandestin dan bersenjata. 3 sayap gerakan ini memanfaatkan medsos untuk saling berkomunikasi, merencanakan aksi dan menyebarkan berita bohong untuk membentuk opini buruk tentang pemerintah Indonesia (termasuk TNI/Polri) terkait masalah Papua melalui berbagai platform medsos. "Jadi yang dihadapi bukan hanya Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) yang ada di gunung-gunung saja, tetapi juga politik (dalam dan luar negeri) dan kelompok klandestin yang bisa berprofesi apapun," tambahnya.
"Grup mereka di medsos sering memberitakan bahwa mereka berhasil menembak mati puluhan TNI/Polri dengan menyebut waktu dan tempat tertentu agar seolah-olah benar terjadi, padahal berita tersebut bohong," tambah Kapen Kogabwilhan III ini.
Padahal untuk mengetahui kebenaran jatuhnya korban dari TNI/Polri sangatlah mudah, karena TNI/Polri adalah alat negara resmi yang tertib adminstrasinya. "1 saja personel gugur, pasti akan diikuti dengan proses administrasi yang jelas, dari mulai evakuasi korban, pemakaman sampai dengan pemenuhan hak-hak korban dan ahli warisnya," ujarnya.
Menurutnya, penyebaran berita bohong dari KSB bertujuan untuk memprovokasi, mengintimidasi sekaligus membentuk opini bahwa gerakan sayap bersenjata mereka selalu unggul. Dan sebaliknya, setiap korban yang jatuh akibat kontak tembak dan aksi penindakan dari TNI/Polri, semaksimal mungkin diklaim sebagai warga sipil. Tujuannya untuk membentuk opini dunia dengan menyudutkan TNI/Polri dan pemerintah Indonesia.
Untuk sayap gerakan bersenjata (KSB), mereka bergerilya dalam kelompok-kelompok kecil dan tidak semuanya membawa senjata saat melancarkan aksinya. "Jangan dibayangkan seperti foto mereka di medsos yang bergerombol puluhan/ratusan orang dan semuanya bersenjata. Dalam aksi gerilyanya, dari 5-7 orang hanya 1 atau 2 yang bersenjata dan bila terjadi kontak, orang yang selamat bertugas membawa kabur senjata. Kemudian diposting di medsos mereka bahwa korban adalah warga sipil karena tidak bersenjata,” pungkas Suriastawa. [*]