NUSANTARAEXPRESS, PAPUA - United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) sebagai organisasi sayap sparatis yang diketuai Benny Wenda, yang berdomisi di luar negeri, mencoba kembali untuk membohongi rakyat Papua. Setelah sebelumnya pada tahun 2016 dan 2018 permintaan mereka untuk masuk menjadi anggota penuh organisasi Internasional Melanesian Spearheaded Groups (MSG) ditolak, ULMWP mencoba mencari perhatian lagi untuk mengajukan permohonan agar dapat diterima menjadi keanggotaan penuh (full membership) di MSG.
Langkah ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG sudah barang tentu tidak akan berhasil, karena ini tidak mewakili orang asli Papua. Mereka ini adalah segelintir orang Papua yang mencari suaka di luar negeri seperti yang dilakukan oleh Benny Wenda Cs. Prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan MSG yang sudah direvisi pada tahun 2015 secara jelas mengatakan jika anggota MSG wajib menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Prinsip dasar itu jelas bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh ULMWP yang nyata-nyata menggangu dan tidak menghormati kedaulatan Indonesia.
Salah satu tokoh muda Papua mengatakan bahwa keinginan ULMWP bergabung ke MSG bukan keinginan rakyat di Papua. "Hal ini sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Orang Asli Papua. OAP saat ini semakin banyak yang mengembangkan dirinya untuk membangun Papua daripada mengurus hal-hal yang tidak mungkin dicapai," ungkap Albert Wanggai, tokoh pemuda Papua yang tinggal di Serui itu.
Para pengamat dan diplomat luar negeri menyimpulkan tindakan yang dilakukan ULMWP untuk dapat menjadi anggota penuh MSG hanya sebuah manuver mencari perhatian dunia internasional dan yang pada akhirnya akan sia-sia seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain prinsip dan syarat dasar diterimanya menjadi anggota MSG tidak mungkin dipenuhi oleh ULMWP, juga minimnya dukungan negara yang tergabung dalam MSG sehingga semakin menguatkan sebuah keniscayaan.
Indonesia yang telah menjadi anggota penuh MSG sejak tahun 2015 lalu semakin menunjukkan eksistensi sebagai "leader" dalam berperan aktif untuk membantu negara-negara di kawasan Pasifik tersebut. Sebagaimana diketahui, saat ini nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara MSG mencapai US$ 260 juta. Nilai ini dipastikan kedepannya bisa ditingkatkan lagi.
Selain itu, pada Pertemuan KTT MSG terakhir tahun 2018 kemarin, Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk menjadi mitra yang kuat bagi negara anggota MSG dalam mewujudkan visi MSG 2038: Prosperity for All, suatu rencana 25 tahunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sub-kawasan Melanesia. Jelas langkah tersebut semakin membuat Indonesia memiliki tempat yang cukup berharga di kawasan Pasifik.
Isu-isu yang kerap dihembuskan oleh ULWMP di forum internasional tentang Indonesia pun tidak mendapatkan respon dari negara-negara pasifik. "Terlebih pada tahun 2018 kamarin lembaga internasional Freedom House menyatakan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat, adalah bebas dan adil. Hal tersebut menunjukkan jika masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah politically free, memiliki kebebasan berdemokrasi untuk mengelola anggaran dan pembangunan sendiri, dan hal tersebut sudah diakui oleh dunia internasional," imbuh Albert Wanggai.
Yang pasti, semakin eksisnya Indonesia dalam kancah politik negara pasifik dan semakin banyaknya kebohongan-kebohongan politik yang dilakukan ULMWP membuat ULMWP kehilangan simpati di dunia internasional, nasional bahkan dari masyarakat Papua sendiri. "Jadi yang dilakukan ULMWP hanyalah sebuah pembodohan yang dapat mengganggu kemajuan generasi penerus Papua," tegas Albert Wanggai lagi. [JKO/Red]
Langkah ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG sudah barang tentu tidak akan berhasil, karena ini tidak mewakili orang asli Papua. Mereka ini adalah segelintir orang Papua yang mencari suaka di luar negeri seperti yang dilakukan oleh Benny Wenda Cs. Prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan MSG yang sudah direvisi pada tahun 2015 secara jelas mengatakan jika anggota MSG wajib menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Prinsip dasar itu jelas bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh ULMWP yang nyata-nyata menggangu dan tidak menghormati kedaulatan Indonesia.
Salah satu tokoh muda Papua mengatakan bahwa keinginan ULMWP bergabung ke MSG bukan keinginan rakyat di Papua. "Hal ini sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Orang Asli Papua. OAP saat ini semakin banyak yang mengembangkan dirinya untuk membangun Papua daripada mengurus hal-hal yang tidak mungkin dicapai," ungkap Albert Wanggai, tokoh pemuda Papua yang tinggal di Serui itu.
Para pengamat dan diplomat luar negeri menyimpulkan tindakan yang dilakukan ULMWP untuk dapat menjadi anggota penuh MSG hanya sebuah manuver mencari perhatian dunia internasional dan yang pada akhirnya akan sia-sia seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain prinsip dan syarat dasar diterimanya menjadi anggota MSG tidak mungkin dipenuhi oleh ULMWP, juga minimnya dukungan negara yang tergabung dalam MSG sehingga semakin menguatkan sebuah keniscayaan.
Indonesia yang telah menjadi anggota penuh MSG sejak tahun 2015 lalu semakin menunjukkan eksistensi sebagai "leader" dalam berperan aktif untuk membantu negara-negara di kawasan Pasifik tersebut. Sebagaimana diketahui, saat ini nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara MSG mencapai US$ 260 juta. Nilai ini dipastikan kedepannya bisa ditingkatkan lagi.
Selain itu, pada Pertemuan KTT MSG terakhir tahun 2018 kemarin, Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk menjadi mitra yang kuat bagi negara anggota MSG dalam mewujudkan visi MSG 2038: Prosperity for All, suatu rencana 25 tahunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sub-kawasan Melanesia. Jelas langkah tersebut semakin membuat Indonesia memiliki tempat yang cukup berharga di kawasan Pasifik.
Isu-isu yang kerap dihembuskan oleh ULWMP di forum internasional tentang Indonesia pun tidak mendapatkan respon dari negara-negara pasifik. "Terlebih pada tahun 2018 kamarin lembaga internasional Freedom House menyatakan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat, adalah bebas dan adil. Hal tersebut menunjukkan jika masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah politically free, memiliki kebebasan berdemokrasi untuk mengelola anggaran dan pembangunan sendiri, dan hal tersebut sudah diakui oleh dunia internasional," imbuh Albert Wanggai.
Yang pasti, semakin eksisnya Indonesia dalam kancah politik negara pasifik dan semakin banyaknya kebohongan-kebohongan politik yang dilakukan ULMWP membuat ULMWP kehilangan simpati di dunia internasional, nasional bahkan dari masyarakat Papua sendiri. "Jadi yang dilakukan ULMWP hanyalah sebuah pembodohan yang dapat mengganggu kemajuan generasi penerus Papua," tegas Albert Wanggai lagi. [JKO/Red]