Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Aksi Kekerasan dan Krisis Kemanusiaan di Rakhine State

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Aksi Kekerasan dan Krisis Kemanusiaan di Rakhine State. Presiden Jokowi menjelaskan beberapa langkah dan sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkait tragedi Rohingya di Myanmar yang saat ini terjadi.

Berikut pernyataan Presiden Jokowi terhadap etnis Rohingya di Rakhine Myanmar;

1. Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.


2. Perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Dan pemerintah berkomitmen  terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional.


3. Saya telah menugaskan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB Bapak Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Bapak Kofi Annan.


4. Dan sore tadi Menteri Luar Negeri telah berangkat ke Myanmar, untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar, dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan.


5. Untuk penanganan kemanusiaan aspek konflik tersebut, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan. Ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer.


6. Juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan juga segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang di Rakhine State.


7. Indonesia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik.


8. Saya juga menugaskan Menteri Luar Negeri untuk terbang ke Dhaka, di Bangladesh, dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pengungsi-pengungsi yang berada di Bangladesh. Kita harapkan minggu ini kita akan mengirim lagi bantuan makanan dan obat-obatan.


9. Sekali lagi, kekerasan, krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan.

Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden