NUSANTARAEXPRESS, RANTAU PRAPAT - Bupati labuhan batu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Labuhanbatu (DPPPA) inginkan pembangunan gender di labuhanbatu adil dan setara menurut kebutuhan masing masing,
Salah satu komitmen pemerintah terhadap konferensi committee of the elimination off discrimination againt women (cedaw) Meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Menyikapi hal tersebut, Bupati labuhanbatu H.Pangonal Harahap SE.M.Si melalui Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Labuhanbatu H.Panusunan Dalimunte S.Pd mengatakan "Kesenjangan pembangunan gender memang masih kerap terjadi meskipun intruksi presiden tahun 2000 sudah 12 tahun berjalan, baik dari bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pengambilan keputusan.
Hal ini disebabkan sistem penganggaran yang belum mengakomodir kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan, ujar Pangonal.
Sebagai langkah awal untuk menyikapi permasalahan tersebut, sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran kunci strategis.
Anggaran responsif gender merupakan anggaran yang adil bagi laki-laki dan perempuan, merupakan alokasi anggaran yang sesuai bagi kebutuhan laki-laki dan perempuan,
Untuk itu dibutuhkannya mekanisme anggaran responsif gender dalam menyusun anggaran yang memuat upaya perwujudan kesetaraan Gender Budget Statement (GBS).
Harap pangonal kepada jajaran pemerintahan SKPD agar segera membentuk focal point pengarusutamaan gender.
"Untuk itu, saya harap kepada seluruh SKPD melalui kepala BAPPEDA selaku ketua Pokja, agar kiranya segera membentuk vokal point pengarusutamaan gender melalui keputusan kepala dinas, agar kesetaraan dan keadilan dapat kita rasakan.ucap nya.
Hj.Tuti Noprida S.Si, APT. MM. staff Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Labuhanbatu mengatakan adapun tujuan pelatihan penyusunan anggaran responsif gender ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang angaran yang merespon kebutuhan.
"Adapun tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman laki-laki dan perempuan yang tujuanya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender”.
Pelatihan ini juga membuka dan memperluas pengetahuan dan keterampilan aparatur secara umum, dan aparatur sebagai vocal point secara husus dalam membuat dan menyusun anggaran responsif gender yang dituangkan dalam RKA dan DPA SKPD yang bersangkutan, ujar Tuti.
Pelatihan yang di ikuti 100 peserta tersebut terbagi menjadi dua angkatan yang terdiri dari eselon 3 dan 4 dari 33 dinas dan 9 kecamatan se kabuhan batu,yang juga di hadiri Pusat Study Wanita (PSW) USU Medna Hariani Siregar sebagai narasumber.
Dalam arahan nya hariani mengatakan "Program gender bukan hanya tanggung jawab dinas pemberdayaan perempuan saja, tapi juga tanggungjawab seluruh SKPD, dan bagi bapak camat agar kiranya mendukung penuh dan melaksanakan program ini,dengan memulai dari pendataan yang lengkap hingga ke dusun dusun, agar tidak lagi terjadi ketimpangan sosial”, ucap Hairani. [rahmad]