NUSANTARAEXPRESS, BENGKALIS - Hingga sampai saat ini?, langkah Komisi IV DPRD Bengkalis, untuk memanggil Plt Dinas Pendidikan Edi Sakura dan pihak terkait, dalam persoalan penjualan "buku siluman", belum juga ada kejelasan kapan akan dilaksanakan.
Ungkapan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, A'Isyah, bahwa dirinya mengaku hanya sebagai anggota, tinggal menunggu intruksi dari Pimpinan (Ketua Komisi-red).
"Memang sejauh ini, kita dari Komisi IV hanya mengetahui dari Media Masa, dan ?belum menerima laporan dari masyarakat, terutama para guru, yang berhubungan dengan buku siluman tersebut, sehingga kita belum bisa berbuat apa-apa," ungkapnya ketika dihubungi, Minggu (14/05:/17).
Namun begitu, tambahnya, ?meskipun informasi baru sebatas dari Media Masa, Ketua Komisi perlu segera ambil sikap, dan pihakhya dari anggota Komisi, mengaku tetap siap kapanpun akan dilakukan Hearing terkait buku yang dikabarkan siluman tersebut.
?Sementara itu, tokoh muda Bengkalis. Fachrorozi menilai pada pihak Komisi IV DPRD Bengkalis, kurang peduli terhadap pengawasan kegiatan yang sudah mereka sah kan sebelumnya.
"Jadi, Komisi IV saya nilai lalai dalam melakukan pengawasan kegiatan di Dinas Pendidikan terkait adanya dugaan kegiatan penjualan buku 'siluman'., karena sesuai informasi, pembelian tersebut menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS)," ungkapnya.
Lanjut pria dengan panggilan Agam ini, ironisnya hingga kini belum terlihat langkah konkrit dari Komisi IV. Padahal Komisi IV berkewajiban dan memiliki hak untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, dengan melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait maupun oknum lainnya yang juga turut terlibat.
"Sekarang kita tantang berani atau tidak Komisi IV DPRD Bengkalis cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan munculkan opini di publik jika dewan ada "main mata" terkait permasalahan buku siluman tersebut dengan sikap yang seakan-akan tidak mau tahu. Ini kan peran meraka," tegas agam.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, H. Abi Bahrun SSi meminta dengan tegas kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Bengkalis Edi Sakura untuk tidak melakukan intervensi kepada seluruh sekolah. Hal tersebut terkait erat dengan dugaan Kepala SD diseluruh Kabupaten Bengkalis “dipaksa” untuk membeli sebuah produk buku yang diedarkan pihak swasta.
Dia juga meminta Disdik Bengkalis fokus mengurus dunia pendidikan dan segera merealisasikan anggaran untuk kepentingan sekolah sajan bukan kepentingan pribadi. Apalagi buku yang dijual CV.Usaha makmur tersebut seharga Rp 500 perbuku dengan judul “Stop Kekerasan Terhadap Anak”, padahal buku tersebut adalah buku biasa dan bukan buku materi mata pelajaran dan bukan yang istimewa. [**red]