Perpustakaan Proklamator Bung Karno Gelar Diskusi Demokrasi

NUSANTARAEXPRESS, BLITAR - Perpustakaan Proklamator Bung Karno bersama Forum Komunitas Pembaca Aktif/FKPA koleksi khusus Bung Kano kembali menyelenggarakan diskusi yang kali ini mengambil topik Demokrasi, Rabu ( 24/5 )

Dalam pemaparan dalam diskusi ini dengan topik demokrasi menghadirkan pemateri dari Dekan FISIP UNISBA Blitar, Drs. Hery Basuki, MM  dengan topik ”Potret Demokasi Lokal Dalam Bingkai Pancasila“. Dalam pemahaman pemerintahan sistem  demokrasi ini lebih bisa diterima dibandingkan dengan sistem pemerintahan lain, karena dalam demokrasi tedapat elemen ”self goverment“. Dalam kaitan itu, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui berbagai bentuk pelibatan masyarakat terutama untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan termasuk juga siapa yang mengawasi pemerintahan tersebut. Dalam demokrasi. pelibatan masyarakat itulah yang kemudian diaktualisasikan dalam Pemilihan Umum yang pada tingkatan pemerintahan lokal diaktualisasikan kedalam pranata Pemilukada.

“Pada awal penerapannya, mekanisme Pemilu Kepala Daerah disambut antusiasme tinggi oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam setiap penyelenggaraan Pemilukada yang seringkali digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemilukada termasuk mengukur kuat tidaknya legitimasi politik calon terpilih. Demokrasi selalu menyediakan wadah yang luas bagi rakyat untuk berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dapat dikatakan semakin rendah partisipasi masyarakat dalam Pemilukada semakin rendah pula kualitas Pemilukada tersebut,:” katanya.

Potret demokrasi lokal yang berkaitan dengan dengan demokrasi lokal yang diaktualisasikan dalam Pemilukada, dari perspektif demokrasi  sebenarnya sangat baik secara substantif bagi perkembangan demokrasi, akan tetapi realitas umum mengatakan bahwa Pemilukada belum mampu menjamin terwujudnya demokrasi bahkan cenderung mendistorsi demokrasi. Terbukti dalam penerapannya Pemilukada melahirkan berbagai persoalan yang justru cenderung mencederai demokrasi.

“Potret demokrasi lokal yang buram selama ini yang diterapkan dalam Pemilukada yang menunjukkan bahwa Pemilukada belum dimaknai secara utuh sebagai cara yang berbudaya untuk menumbuhkan nilai – nilai kejujuran, ketertiban dan keadilan. Tetapi lebih mengedepankan keinginan untuk menang dengan berbagai cara, sekalipun melanggar norma hukum yang telah ditetapkan. Melalui momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke 109 dalam menyongsong Bulan Bung Karno, menurut pemateri merupakan momentum strategis untuk merajut kembali nilai – nilai persatuan dan kesatuan. Nilai – nilai gotong royong yang tercermin pada sila-sila Pancasila perlu terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebhinekaan dalam sistem multi patai memerlukan kajian ulang terhadap sistem demokrasi yang buram ini agar sesuai dengan kepribadian bangsa demi tegaknya NKRI, maka format sistem Demokrasi Terpimpin barangkali sebagai alternatif,” jelasnya. [Hen/Ich/Kusmadji][https://lensajatim.com]