[caption id="attachment_668" align="aligncenter" width="559"]
Suasana di Pusat Pelayanan Kejari Siak.[/caption]
NUSANTARAEXPRESS, SIAK - Badan Anti Korupsi (BAK) Lembaga Inventarisir Penyalahgunaan Uang Negara (Lipun) menilai pada pihak Kejari Siak Sri Indrapura, Riau, tidak memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif BAK-LIPUN Abdul Rahman, bahwa dirinya mengamati sendiri, ketika akan mengambil barang bukti dari vonis denda di PN Siak Prov. Riau, namun hasilnya nihil.
"Saat itu, saya datang ke Kejari Siak, untuk mengambil STNK BM 1413 RN, tapi disana tidak ada petugasnya, kata orang dalam, petugasnya berangkat ke Pekanbaru," ungkapnya, Jum'at, (07/04/17).
Sedangkan, lanjut Rahman, pengambilan STNK itu sudah habis limit hari dan harus ditebus. Sehingga menurut Kasubagbin Pelayanan, Nababan, ditunda sampai Senin mendatang.
"Beliau juga jelaskan, di Kejari Siak memang kekurangan Petugas, sehingga tidak ada petugas pengganti untuk menangani hal tersebut," tambahnya.
Terkait hal ini, pihaknya minta pada Kejagung RI, untuk menambah staf di Kejari Siak, guna memperlancar pelayanan publik sesuai permintaan Presiden. (bp)[MEG]
Suasana di Pusat Pelayanan Kejari Siak.[/caption]NUSANTARAEXPRESS, SIAK - Badan Anti Korupsi (BAK) Lembaga Inventarisir Penyalahgunaan Uang Negara (Lipun) menilai pada pihak Kejari Siak Sri Indrapura, Riau, tidak memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif BAK-LIPUN Abdul Rahman, bahwa dirinya mengamati sendiri, ketika akan mengambil barang bukti dari vonis denda di PN Siak Prov. Riau, namun hasilnya nihil.
"Saat itu, saya datang ke Kejari Siak, untuk mengambil STNK BM 1413 RN, tapi disana tidak ada petugasnya, kata orang dalam, petugasnya berangkat ke Pekanbaru," ungkapnya, Jum'at, (07/04/17).
Sedangkan, lanjut Rahman, pengambilan STNK itu sudah habis limit hari dan harus ditebus. Sehingga menurut Kasubagbin Pelayanan, Nababan, ditunda sampai Senin mendatang.
"Beliau juga jelaskan, di Kejari Siak memang kekurangan Petugas, sehingga tidak ada petugas pengganti untuk menangani hal tersebut," tambahnya.
Terkait hal ini, pihaknya minta pada Kejagung RI, untuk menambah staf di Kejari Siak, guna memperlancar pelayanan publik sesuai permintaan Presiden. (bp)[MEG]