NUSANTARA, TORAJA UTARA - Penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) di tiap sekolah di Toraja Utara, Sulsel, seharusnya mendapat perhatian semua pihak sebagai wujud pengawasan masyarakat atau kontrol sosial. Lebih penting lagi peran Pers dan LSM sebagai pilar ke-6 demokrasi. "Minimal pengawasan itu dari orang tua siswa baik secara individu maupun melalui komite sekolah. Karena kan komite itu ibaratnya kalau di pemerintahan sama dengan lembaga legislatif, punya fungsi pengawasan seperti halnya dewan pendidikan," ungkap Nicodemus Palimbong, aktivis Toraja Transparansi,
Kepada nusantaraexpress.com, melalui ponsel, Sabtu pagi ini (25/3/17). Nico menyebut contoh di dalam wilayah Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Kecamatan Sopai misalnya. Beberapa sekolah diduga sering merekayasa penggunaan dana BOSnya alias fiktif. Akibatnya, Laporan atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS yang dibuat tidak dapat dipertanggungjawabkan." Coba saja verifikasi faktual apa saja yang mereka belanjakan atau pengeluarannya apa saja dari dana BOS, lihat fisiknya. Karena selama ini yang diterima dinas melalui Manajer BOS kabupaten hanya berupa laporan secara administrasi," jelas Nico.
Dia menyebut salah satu sekolah yang ada di Lembang Salu Kecamatan Sopai yakni SDN 1 Sopai yang dipimpin Kepsek Yermia Toli, S.Pd. Sekolah ini, sesuai bocoran internal setempat, salah satu yang diduga menyimpang penggunaan dana BOSnya. "Kalau bocoran ini mau dibuktikan kebenarannya gampang saja kalau mau didalami lebih jauh, tinggal buka format K7 sekolah itu mengenai realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran setiap tahun ajaran pada periode tiap triwulan, kemudian cek atau bandingkan dengan fisiknya. Juga perhatikan papan potensi informasi penggunaan dana BOS bagaimana pengisiannya dan beberapa hal lain lagi. Rujukannya kan juknis," beber Nico kepada awak media ini.
Masih dalam Cabdisdik Sopai, Nico juga menyinggung pembelian buku BOS di beberapa sekolah yang menurutnya jarang dilakukan. Perlu perhatian khusus tentang belanja buku ini. "Padahal ada kok dananya dari dana BOS, tapi dari mereka ada yang jarang belanja buku. Di juknis jelas sekali setiap triwulan penarikan dana ada bagian persentase untuk belanja buku mengapa mereka tidak masukkan dalam RKAS dan APBS. Saya lihat yang ada masih buku lama terbitan Intan Pariwara. Tidak ada belanja buku tahun ini," ketusnya. Atas temuan dugaan penyimpangan dana BOS ini, Nico mempertanyakan eksistensi lembaga pengawasan fungsional seperti Inspektorat Torut, BPKP dan BPK-RI yang selama ini melakukan pemeriksaan khususnya terhadap dana BOS namun tidak pernah ada temuan. "Tidak pernah didengar ada temuan atau bebas temuan," tuturnya.
Karena itu, Nico berharap, Kabid SD yang baru yang juga merangkap Manager BOS Kab. Toraja Utara, Yohanis Lembang, S.Pd, tanggap dan tegas terhadap permasalahan dana BOS di tiap sekolah di Toraja Utara. "Apalagi beliau mantan pengawas sekolah dan mengetahui persis kondisi di lapangan selama jadi pengawas. Beliau kritis dan kami tahu kemampuannya tidak diragukan dan punya integritas. Kami akan berkoordinasi dan mensupport langkah tegas dan korektif yang akan diambil," tandas Nico sambil mengingatkan tiap kepala sekolah agar berhati-hati dalam penggunaan dana BOS. Pihaknya, kata Nico, tidak segan-segan melaporkan sekiranya ada temuan bukti penyimpangan dalam bentuk perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. (tom)[MEG]