[caption id="attachment_176" align="aligncenter" width="557"]
Kondisi Pembangunan Gedung Daerah Yang Tak Kunjung Selesai. 16/02/17.[/caption]
NUSANTARAEXPRESS, BENGKALIS - Pemkab Bengkalis khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) diminta untuk transparan kepada DPRD Bengkalis serta kepada publik terkait pembangunan gedung daerah yang terletak di jalan Ahmad Yani kota Bengkalis.
Permintaan itu disampaikan ketua Komisi II DPRD Bengkalis Syahrial Basri, ST. menyikapi tak kunjung tuntasnya pekerjaan pembangunan gedung daerah yang sudah dilaksanakan lebih dari lima tahun. Selain itu menurutnya, yang tak kalah penting adalah melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), karena diyakini audit sudah selesai dilaksanakan.
“Sampai sekarang kami dari Komisi II tidak tahu mau diapakan gedung daerah yang pekerjaannya belum tuntas, termasuk apa hasil audit dari BPKP. Kita dari Komisi II sudah beberapa kali melihat langsung kondisi gedung yang memang kualitas pekerjaannya amburadul dan tidak memuaskan, dan Dinas PU diminta transparan dengan melaporkan hasil audit BPKP ke DPRD,” kata Syahrial, Kamis (16/02/17) kemarin.
Politisi muda Partai Golkar ini juga mendesak Dinas PU untuk melaporkan hasil audit BPKP, serta melakukan hearing (dengar pendapat, red) dengan komisi II terkait nasib gedung daerah yang konon sudah menelan anggaran mencapai Rp 46 milyar tapi tak kunjung siap dikerjakan.
Syahrial menduga, ada kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan maupun perencanaannya. Karena pekerjaan yang dilakukan terkesan mubazir, anggaran yang tersedot lumayan besar, tapi kualitas pekerjaan sangat buruk dan tak kunjung selesai. Untuk itu hasil audit BPKP sangat diperlukan apakah ada permasalahan serta kerugian Negara yang ditimbulkan.
“Kita ingin mengetahui hasil audit BPKP, karena komisi II yakin hasil audit sudah selesai dilaksanakan, tapi apa hasilnya kita tidak mengetahui. Seharusnya melalui hasil audit itulah dapat diketahui apakah pembangunan gedung daerah itu dapat dilanjutkan atau tidak,” tambah Syahrial.
Seperti pernah diberitakan, pembangunan gedung daerah Bengkalis yang dikerjakan sejak tahun 2010 sampai sekarang masih terbengkalai. Apalagi pada tahun 2016 tidak dikerjakan sama sekali. Disisi lain kondisi gedung yang sudah menelan anggaran Rp 46 milyar itu sangat buruk, cat sudah mengelupas, plafon ada yang sudah roboh dan lantai tidak rata. [MEG]
Laporan: Budi Prayitno
Editor: Mislam
Kondisi Pembangunan Gedung Daerah Yang Tak Kunjung Selesai. 16/02/17.[/caption]NUSANTARAEXPRESS, BENGKALIS - Pemkab Bengkalis khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) diminta untuk transparan kepada DPRD Bengkalis serta kepada publik terkait pembangunan gedung daerah yang terletak di jalan Ahmad Yani kota Bengkalis.
Permintaan itu disampaikan ketua Komisi II DPRD Bengkalis Syahrial Basri, ST. menyikapi tak kunjung tuntasnya pekerjaan pembangunan gedung daerah yang sudah dilaksanakan lebih dari lima tahun. Selain itu menurutnya, yang tak kalah penting adalah melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), karena diyakini audit sudah selesai dilaksanakan.
“Sampai sekarang kami dari Komisi II tidak tahu mau diapakan gedung daerah yang pekerjaannya belum tuntas, termasuk apa hasil audit dari BPKP. Kita dari Komisi II sudah beberapa kali melihat langsung kondisi gedung yang memang kualitas pekerjaannya amburadul dan tidak memuaskan, dan Dinas PU diminta transparan dengan melaporkan hasil audit BPKP ke DPRD,” kata Syahrial, Kamis (16/02/17) kemarin.
Politisi muda Partai Golkar ini juga mendesak Dinas PU untuk melaporkan hasil audit BPKP, serta melakukan hearing (dengar pendapat, red) dengan komisi II terkait nasib gedung daerah yang konon sudah menelan anggaran mencapai Rp 46 milyar tapi tak kunjung siap dikerjakan.
Syahrial menduga, ada kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan maupun perencanaannya. Karena pekerjaan yang dilakukan terkesan mubazir, anggaran yang tersedot lumayan besar, tapi kualitas pekerjaan sangat buruk dan tak kunjung selesai. Untuk itu hasil audit BPKP sangat diperlukan apakah ada permasalahan serta kerugian Negara yang ditimbulkan.
“Kita ingin mengetahui hasil audit BPKP, karena komisi II yakin hasil audit sudah selesai dilaksanakan, tapi apa hasilnya kita tidak mengetahui. Seharusnya melalui hasil audit itulah dapat diketahui apakah pembangunan gedung daerah itu dapat dilanjutkan atau tidak,” tambah Syahrial.
Seperti pernah diberitakan, pembangunan gedung daerah Bengkalis yang dikerjakan sejak tahun 2010 sampai sekarang masih terbengkalai. Apalagi pada tahun 2016 tidak dikerjakan sama sekali. Disisi lain kondisi gedung yang sudah menelan anggaran Rp 46 milyar itu sangat buruk, cat sudah mengelupas, plafon ada yang sudah roboh dan lantai tidak rata. [MEG]
Laporan: Budi Prayitno
Editor: Mislam