NUSANTARAEXPRESS, PADANG - Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simpang Sugiran turut menghadiri acara Silaturahim antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia dengan para Niniak Mamak se-Sumatera Barat. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) pada hari Minggu, 13 April 2025.
Acara silaturahim ini merupakan salah satu upaya strategis dari Kementerian ATR/BPN RI untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan para tokoh adat di Ranah Minang, khususnya dalam rangka menyelaraskan program-program pertanahan nasional dengan kearifan lokal dan sistem adat yang berlaku di daerah.
DT Damuanso selaku Ketua KAN Nagari Simpang Sugiran menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi yang baik antara lembaga adat dan pemerintah, khususnya dalam menjaga tanah ulayat serta hak-hak masyarakat adat di tengah perkembangan pembangunan.
“Silaturahim seperti ini sangat kami apresiasi, karena memberikan ruang dialog antara pemerintah pusat dengan pemangku adat. Ini langkah baik untuk sinergi yang lebih kuat ke depan,” ujarnya.
“Sandi basarak sarak basandi kitabulloh". Anak keponakan di kampuang harus paham hal itu. Artinya dengan semakin majuanya teknologi dan meningkatnya SDM. Tidak akan mengurangi norma dan tatanan budaya adat minang. Indak lapuak dek ayia ,, indak lakang dek paneh. Dengan besinerjinya kita dalam berkomunikasi, Insya Allah budaya minang di Nagari pasti bisa dipertahankan khususnya di Nagari Simpang Sugiran”. Paparnya saat dihubungi NusantaraExpress melalui Selluernya.
Acara ini dihadiri oleh ratusan niniak mamak dari berbagai nagari se-Sumatera Barat, tokoh adat, akademisi, serta pejabat dari lingkungan Kementerian ATR/BPN RI dan Pemerintah Daerah.
Pada acara ini Dt
Damuanso selaku Ketua KAN Nagari Simpang Sugiran didampingi oleh Dt Rajo nanelok dan Dt Patiah Nan Panjang sebagai sekretaris LKAM kec Guguk kab 50 kota
Kegiatan berlangsung hangat dan diisi dengan diskusi, pemaparan kebijakan, serta sesi tanya jawab yang memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam konteks pertanahan di wilayah masing-masing.
Dengan diadakannya pertemuan ini, diharapkan hubungan antara pemerintah dan lembaga adat semakin erat, serta mampu menciptakan kebijakan pertanahan yang inklusif, adil, dan berbasis nilai-nilai lokal. [Red]