Oleh Agung Marsudi
TAK LUCU kalau tak Bengkalis. Tak Bengkalis kalau tak kontroversi. Dinamika politik di Kabupaten penghasil migas terbesar di provinsi Riau ini selalu mengalami "tekanan-tekanan" yang menegangkan. Terutama terkait dengan integritas dan kualitas partai-partai politiknya.
Dalam peraturan perundangan yang dimaksud pemerintah daerah kabupaten, adalah bupati dan DPRD, berbeda dengan kedudukan DPR RI dan eksekutif di pemerintah pusat, yang terpisah.
Sehingga di DPRD Kabupaten tidak dikenal "oposisi". Padahal politik oposisi adalah nilai yang melekat dalam konsep demokrasi itu sendiri. Apa yang terjadi di Bengkalis, demokrasi berjalan, seperti wilayah transaksi politik sehingga segala sesuatu perlu "pengkondisian". Dampaknya setiap hasil transaksi terbuka untuk dipersoalkan.
Bahkan oposisi sering dianggap sebagai tertundanya kesempatan berkuasa. Sehingga kegiatan beroposisi menjadi identik dengan kegiatan menjatuhkan kekuasaan. Politik yang demikian, akhirnya menjadi semacam pertandingan kekuasaan semata-mata, yaitu upaya memenangkan kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri (seperti pesta demokrasi Pilkada).
Kasus mosi tak percaya 36 anggota DPRD Bengkalis terhadap pimpinan dewan silam, menjadi residu politik dendam terbawa hingga ajang pesta Pilkada.
Setelah hampir semua partai politik peraih kursi di dewan, kecuali Golkar yang mendukung pasangan KBS pada Pilkada Bengkalis 2024, nyata aroma "conditioning". Munculnya pasangan "SANDI" Syahrial Andika, pada kontestasi pilkada, juga tak lepas dari aroma itu.
Seperti Air Conditioning (AC) yang jamak diberi aroma biar ruangan menjadi harum, apa yang terjadi di Bengkalis yang penting bukan aromanya _an sich_ tapi berapa harga parfumnya. Sehingga kepentingan politik berjalan sesuai kehendaknya.
Politik "cipta kondisi" menggurita kemana-mana. Pilihan parpol, membunuh kedaulatan. Pilihan rakyat, sudah mati harga sebelum ke bilik suara. Deja vu?
Solo, 10 September 2024