#DIPETUGASPARTAIKAN
Agung Marsudi
Duri Institute
YANG menyakitkan itu dianaktirikan. Anak-anak bumiputera, pribumi, tak boleh bermimpi di negeri sendiri. Tak boleh menjadi tuan di negeri sendiri. Sampai syarat menjadi presiden orang "Indonesia asli" harus diganti.
Padahal "Indonesia asli" adalah istilah yang digunakan dalam UUD 1945 asli, sebelum diamandemen. Dan istilah itu masih digunakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terkait kewarganegaraan, yang membedakan WNI menjadi dua, yaitu orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain.
Apa Jokowi anak tiri di kandang banteng?
Saya yang bukan politisi bisa bayangkan, apakah dulu waktu pak Jokowi mau menjadi walikota, gubernur, lalu presiden sama sekali gak pakai uang, gratis, dan gak 'setoran' ke partai pengusung.
Ayo pak presiden, buka-bukaan. Bayar gak dulu waktu mau maju, daripada 'dipetugaspartaikan'. Daripada dituduh berkhianat, dan tak berterima kasih.
Kawan-kawan politisi bilang, "kencing aja bayar". Benar, untuk selembar surat rekomendasi bagi calon bupati, walikota, gubernur, presiden tak berharga. Tak ada nominalnya.
Sementara partai politik seperti badan usaha. Hitam putih perusahaan tergantung pada ketua partainya. Ironi politik negeri ini, semua serba berbayar. Sudah dibayar, ngaku tak bermahar.
Bahkan satu-satunya partai politik di negeri ini yang pakai kata 'demokrasi' hanya PDIP. Ngaku demokrasi, tapi ketuanya gak ganti-ganti. 24 tahun Megawati tak terganti.
Politik dimonetisasi. Demokrasi pun "Prabayar". Ambyar!
Jakarta, 10 Januari 2024