NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU SELATAN - Puluhan masyarakat Kecamatan Silangkitang yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Silangkitang, menyeruduk Kantor Kepala Desa (Kades) Mandala Sena dan kantor Camat Silangkitang, mengecam kebijakan sejumlah Pelaksana Jabatan (PJ) Kades se- Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) yang dinilai ngawur tanpa administrasi yang jelas.
Para PJ Kades di 6 Desa se-Kecamatan Silangkitang yakni Desa Aek Goti, Binanga II, Mandalasena, Ulumahuam, Rintis dan Suka Dame dinilai sesumbar mengeluarkan surat peringatan atau SP yang berujung dengan pemecatan.
Kebijakan itu juga dinilai zolim dan diduga ada sebuah tekanan dan pesanan bermuatan politik yang dalam sejarahnya belum pernah terjadi di Desa se- Kecamatan Silangkitang tersebut.
"Kami asli masyarakat disini, dan sepanjang saya ada di Desa ini kezoliman ini belum pernah terjadi. Ini zolim dan kami minta jangan teruskan. Ini buruk dan kami menduga ada tekanan dan pesanan dalam kepentingan politik," kata Ora Krishna Lubis, saat aksi masa di depan Kantor Desa Mandalasena, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Rabu (9/11/2022) pagi.
Di Kecamatan Silangkitang ini ada sebanyak kurang lebih 5 orang perangkat Desa telah dipecat dan lebih dari 50 orang mendapat surat peringatan dari masing - masing PJ Kades.
Dalam orasinya Ora mengungkapkan kebijakan tersebut sangat rentan dengan gesekan dan konflik di tengah masyarakat dan ia membandingkan dengan situasi TNI/Polri saat ini yang mengedepankan Restoratif Justice dalam upaya mencegah konflik masyarakat.
"Ini kebijakan tidak bonafit, sangat rentan dan memicu konflik di tengah masyarakat. Dan ini bertolak belakang dengan kebijakan dari bapak - bapak TNI dan Polri yang rela berpanas - panasan mengawal demokrasi ini yang memilih dan mengedepankan Restoratif Justice untuk mencegah konflik," seru Ora.
Kebijakan massal dan masif serta dianggap tidak logis dari para PJ Kades tersebut juga dinilai mencoreng sistem demokrasi di Kecamatan Silangkitang yang dikhawatirkan akan menjadi virus untuk para generasi di Kecamatan Silangkitang.
"Kami nilai ini Demokrasi yang cacat, kami harus hentikan ini sebelum virus buruk ini menyebar dan menggerogoti pikiran seluruh masyarakat di Kecamatan Silangkitang," sebut Ora.
Di Kantor Kecamatan Silangkitang Dalam orasinya Ora Krishna meminta dalam waktu dekat ini untuk dilakukan audensi untuk mengikis krisis kepercayaan masyarakat atas kebijakan para PJ Kades yang kian meresahkan tersebut.
"Kami harap dalam waktu dekat ini, dua atau tiga hari ini kami difasilitasi untuk Audensi dan kita harus selesaikan masalah yang sangat meresahkan ini," pungkas Ora.
Aksi Aliansi Peduli Masyarakat Silangkitang ini juga tampak menyinggung kebijakan yang dinilai arogan dimana massa mengenakan topeng bergambar aktor film Dictator yang menggambarkan sebuah Kediktatoran seorang pemimpin.
Sangat disayangkan orasi ini tidak ditanggapi langsung oleh PJ Kepala Desa dan Camat.
"Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Pak Camat. Mohon maaf pak Camat hari ini tidak ada ditempat karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan," kata Sekretaris Camat Silangkitang, Sugiono saat menanggapi tuntutan aksi masa. (Tim)