NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menerima kunjungan silahturahmi pengurus dan anggota Komunitas Seni Kuningan (KSK) di Sekretariat Nasional PPWI, Jl. Anggrek Cenderawasih X Nomor 29, Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Kamis, 22 Juli 2021. Rombongan KSK dipimpin langsung Ketua Umumnya, Tatang Koswara, yang didampingi para pengurus dan anggota lainnya.
Ketum PPWI pada kesempatan itu didampingi Koordinator PPWI Regional Jawa, Sukendar, SH, dan anggota PPWI DKI Jakarta, Recky. Selain sebagai pengurus pusat PPWI, Sukendar juga bertemu Ketum PPWI pada kesempatan ini dalam kapasitas sebagai Dewan Penasehat KSK.
Dalam pengantarnya, Sukendar menjelaskan bahwa KSK adalah wadah tempat berkumpulnya para seniman dan pendukung kegiatan seni-budaya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Komunitas ini mencoba untuk mengumpulkan para pekerja seni di Kuningan dan sekitarnya dengan tujuan utama untuk pemberdayaan warga masyarakat pelaku seni, termasuk para stakeholder seni lainnya.
“Komunitas Seni Kuningan ini terbentuk dalam rangka mewadahi para seniman di Kabupaten Kuningan agar dapat bergerak bersama dalam pelestarian seni budaya masyarakat Kuningan. Selain itu, diharapkan melalui organisasi ini, para anggotanya dapat lebih diberdayakan dari sisi ekonomi melalui usaha ekonomi bersama,” beber Sukendar.
Sementara itu, Tatang Koswara kepada Ketum PPWI menyampaikan harapannya agar KSK yang dipimpinnya dapat bersinergi dengan PPWI dalam membangun masyarakat seni di Kuningan. “Kami berharap adanya dukungan PPWI dalam kegiatan-kegiatan KSK ke depannya,” kata Tatang berharap.
Selain menyampaikan harapannya, Tatang dan kawan-kawan juga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sebagai seniman di masa pandemi Covid-19 ini. Terlebih lagi pada masa pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belakangan ini.
“Kami sudah koordinasi dengan Bupati Kuningan untuk mencari solusi agar kami juga masih bisa hidup di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tapi sampai saat ini Pemda belum bisa memberi kami alternatif solusi. Kami hanya disuruh bersabar dan tidak beraktivitas di luar rumah. Kalau kami tidak ada kegiatan seni yang boleh dilakukan, anak istri kami mau makan apa?” demikian antara lain keluhan para seniman ini.
Untuk itu, lanjut Tatang Koswara, pihaknya berharap keluh-kesah mereka dapat ditampung dan disalurkan kepada para pihak terkait di pusat pemerintahan negeri ini. Mereka sangat berharap agar Pemerintah Pusat dan Daerah dapat segera menghakhiri penerapan PPKM dan/atau memberikan alternatif solusi agar para seniman, baik di Kuningan maupun di seluruh tanah air, dapat melanjutkan penghidupan keluarganya masing-masing.
“Kami ini sangat maklum terhadap program Pemerintah terkait pandemi Covid-19, dan kami selalu siap mendukung. Namun kondisi ekonomi kami yang sangat sulit, untuk makan sehari-hari sekarang ini amat sukar mendapatkan penghasilan. Mau mentas di tempat acara hajatan warga, semua dilarang. Pemain musik dilarang, nyanyi, tari, soundsystem, penyewaan tenda, dan rias penganten, juga penyedia menu makanan, semuanya dilarang. Padahal selama ini, kami hanya mengandalkan hidup dari kegiatan-kegiatan tersebut,” keluh Tatang yang diiyakan kawan-kawan KSK lainnya yang hadir dengan berpakaian hitam-hitam khas seniman KSK.
Merespon hal itu, Ketua Umum PPWI menyampaikan rasa simpati yang mendalam atas situasi dan kondisi sulit yang dihadapi Tatang dan kawan-kawan seniman Kuningan yang hadir di kantornya. Kondisi ini, kata Wilson Lalengke, juga dihadapi oleh segenap kalangan di hampir semua pelosok tanah air.
“Saya ikut bersimpati dengan kondisi sulit yang dihadapi kawan-kawan seniman KSK yaa. Kita semua menghadapi situasi sulit yang sama. Beberapa waktu lalu, sejumlah warga dari Jatinangor datang menemui saya, menyampaikan keluhan yang kurang-lebih serupa. Mereka adalah warga masyarakat di sekitar IPDN Jatinangor yang tergabung dalam koperasi IPDN, yang dulunya bisa berjualan di kios-kios yang disediakan oleh koperasi. Namun, sejak pandemi merebak, usaha mereka ditutup sepihak oleh manajemen IPDN. Akhirnya mereka kesulitan mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Jadi, kesulitan ekonomi yang ada ini tidak hanya dihadapi oleh KSK, tapi juga oleh hampir seluruh warga masyarakat Indonesia. Kita berdoa semoga situasi ini segera berangsur normal kembali,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu memberi pandangan.
Lalengke kemudian menyarankan agar para pengurus KSK terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di jajaran pemerintahan daerah, dari tingkat kabupaten hingga kelurahan/desa untuk mencari dan mengusulkan berbagai ide kreatif yang dapat dilakukan dalam menyiasati kesulitan yang ada. “Kita berharap situasi segera membaik, Pemerintah kiranya segera melonggarkan PPKM dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk beraktivitas kembali dalam rangka menggerakan roda perekonomian masyarakat,” tutur tokoh pers nasional itu sambil menyampaikan bahwa tujuan PPKM yang diberlakukan saat ini adalah untuk keselamatan seluruh warga masyarakat juga.
Kepada pihak Pemerintah Daerah Kuningan, Ketum PPWI berharap agar bekerja lebih giat dan serius dalam melayani warga masyarakatnya. Dalam dunia demokrasi, jelas Lalengke, pemerintah daerah adalah pelayan yang digaji oleh rakyat untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, jika mereka gagal melayani rakyatnya, hal itu merupakan penghianatan terhadap sistem demokrasi yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap program kerja pemerintahan.
“Saya berharap Bupati Kuningan dapat memberikan solusi terbaik bagi rakyatnya dalam membiayai kehidupan sehari-hari warganya. Keberadaan seorang Bupati atau Walikota, Gubernur, dan seterusnya di jabatannya itu adalah untuk melayani rakyat. Jadi dalam bekerja, mereka itu hanya boleh memikirkan bagaimana rakyatnya dapat terlayani dengan baik, terpenuhi segala kebutuhan dasar warganya. Kalau di negara maju, pejabat yang gagal melayani rakyat pasti mengundurkan diri atau bunuh diri,” tegas lulusan pasca sarjana bidang studi Applied Ethics dan Utrecht University, The Netherlands, dan Linkoping University, Sweden, itu.
Pertemuan silahturahmi yang dimulai pada pukul 13.00 wib tersebut selanjutnya diakhiri dengan foto bersama dan salam-salaman. (KEN/Red)
Ketum PPWI pada kesempatan itu didampingi Koordinator PPWI Regional Jawa, Sukendar, SH, dan anggota PPWI DKI Jakarta, Recky. Selain sebagai pengurus pusat PPWI, Sukendar juga bertemu Ketum PPWI pada kesempatan ini dalam kapasitas sebagai Dewan Penasehat KSK.
Dalam pengantarnya, Sukendar menjelaskan bahwa KSK adalah wadah tempat berkumpulnya para seniman dan pendukung kegiatan seni-budaya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Komunitas ini mencoba untuk mengumpulkan para pekerja seni di Kuningan dan sekitarnya dengan tujuan utama untuk pemberdayaan warga masyarakat pelaku seni, termasuk para stakeholder seni lainnya.
“Komunitas Seni Kuningan ini terbentuk dalam rangka mewadahi para seniman di Kabupaten Kuningan agar dapat bergerak bersama dalam pelestarian seni budaya masyarakat Kuningan. Selain itu, diharapkan melalui organisasi ini, para anggotanya dapat lebih diberdayakan dari sisi ekonomi melalui usaha ekonomi bersama,” beber Sukendar.
Sementara itu, Tatang Koswara kepada Ketum PPWI menyampaikan harapannya agar KSK yang dipimpinnya dapat bersinergi dengan PPWI dalam membangun masyarakat seni di Kuningan. “Kami berharap adanya dukungan PPWI dalam kegiatan-kegiatan KSK ke depannya,” kata Tatang berharap.
Selain menyampaikan harapannya, Tatang dan kawan-kawan juga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sebagai seniman di masa pandemi Covid-19 ini. Terlebih lagi pada masa pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belakangan ini.
“Kami sudah koordinasi dengan Bupati Kuningan untuk mencari solusi agar kami juga masih bisa hidup di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tapi sampai saat ini Pemda belum bisa memberi kami alternatif solusi. Kami hanya disuruh bersabar dan tidak beraktivitas di luar rumah. Kalau kami tidak ada kegiatan seni yang boleh dilakukan, anak istri kami mau makan apa?” demikian antara lain keluhan para seniman ini.
Untuk itu, lanjut Tatang Koswara, pihaknya berharap keluh-kesah mereka dapat ditampung dan disalurkan kepada para pihak terkait di pusat pemerintahan negeri ini. Mereka sangat berharap agar Pemerintah Pusat dan Daerah dapat segera menghakhiri penerapan PPKM dan/atau memberikan alternatif solusi agar para seniman, baik di Kuningan maupun di seluruh tanah air, dapat melanjutkan penghidupan keluarganya masing-masing.
“Kami ini sangat maklum terhadap program Pemerintah terkait pandemi Covid-19, dan kami selalu siap mendukung. Namun kondisi ekonomi kami yang sangat sulit, untuk makan sehari-hari sekarang ini amat sukar mendapatkan penghasilan. Mau mentas di tempat acara hajatan warga, semua dilarang. Pemain musik dilarang, nyanyi, tari, soundsystem, penyewaan tenda, dan rias penganten, juga penyedia menu makanan, semuanya dilarang. Padahal selama ini, kami hanya mengandalkan hidup dari kegiatan-kegiatan tersebut,” keluh Tatang yang diiyakan kawan-kawan KSK lainnya yang hadir dengan berpakaian hitam-hitam khas seniman KSK.
Merespon hal itu, Ketua Umum PPWI menyampaikan rasa simpati yang mendalam atas situasi dan kondisi sulit yang dihadapi Tatang dan kawan-kawan seniman Kuningan yang hadir di kantornya. Kondisi ini, kata Wilson Lalengke, juga dihadapi oleh segenap kalangan di hampir semua pelosok tanah air.
“Saya ikut bersimpati dengan kondisi sulit yang dihadapi kawan-kawan seniman KSK yaa. Kita semua menghadapi situasi sulit yang sama. Beberapa waktu lalu, sejumlah warga dari Jatinangor datang menemui saya, menyampaikan keluhan yang kurang-lebih serupa. Mereka adalah warga masyarakat di sekitar IPDN Jatinangor yang tergabung dalam koperasi IPDN, yang dulunya bisa berjualan di kios-kios yang disediakan oleh koperasi. Namun, sejak pandemi merebak, usaha mereka ditutup sepihak oleh manajemen IPDN. Akhirnya mereka kesulitan mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Jadi, kesulitan ekonomi yang ada ini tidak hanya dihadapi oleh KSK, tapi juga oleh hampir seluruh warga masyarakat Indonesia. Kita berdoa semoga situasi ini segera berangsur normal kembali,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu memberi pandangan.
Lalengke kemudian menyarankan agar para pengurus KSK terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di jajaran pemerintahan daerah, dari tingkat kabupaten hingga kelurahan/desa untuk mencari dan mengusulkan berbagai ide kreatif yang dapat dilakukan dalam menyiasati kesulitan yang ada. “Kita berharap situasi segera membaik, Pemerintah kiranya segera melonggarkan PPKM dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk beraktivitas kembali dalam rangka menggerakan roda perekonomian masyarakat,” tutur tokoh pers nasional itu sambil menyampaikan bahwa tujuan PPKM yang diberlakukan saat ini adalah untuk keselamatan seluruh warga masyarakat juga.
Kepada pihak Pemerintah Daerah Kuningan, Ketum PPWI berharap agar bekerja lebih giat dan serius dalam melayani warga masyarakatnya. Dalam dunia demokrasi, jelas Lalengke, pemerintah daerah adalah pelayan yang digaji oleh rakyat untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, jika mereka gagal melayani rakyatnya, hal itu merupakan penghianatan terhadap sistem demokrasi yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap program kerja pemerintahan.
“Saya berharap Bupati Kuningan dapat memberikan solusi terbaik bagi rakyatnya dalam membiayai kehidupan sehari-hari warganya. Keberadaan seorang Bupati atau Walikota, Gubernur, dan seterusnya di jabatannya itu adalah untuk melayani rakyat. Jadi dalam bekerja, mereka itu hanya boleh memikirkan bagaimana rakyatnya dapat terlayani dengan baik, terpenuhi segala kebutuhan dasar warganya. Kalau di negara maju, pejabat yang gagal melayani rakyat pasti mengundurkan diri atau bunuh diri,” tegas lulusan pasca sarjana bidang studi Applied Ethics dan Utrecht University, The Netherlands, dan Linkoping University, Sweden, itu.
Pertemuan silahturahmi yang dimulai pada pukul 13.00 wib tersebut selanjutnya diakhiri dengan foto bersama dan salam-salaman. (KEN/Red)