NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu sempat menjadi bahan perbincangan publik yang tak sedap.
Ironis nya, Pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2020 yang lalu membuat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu semakin di soroti oleh publik, Sebab diduga ada nya kecurangan pilkada sehingga Bawaslu di anggap tidak berfungsi sebagai badan pengawas pemilu yang di nilai gagal dalam menjalankan tugas.
"Gak berfungsi Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu, Kemana petugas nya, apa mau makan tidur dan makan gaji buta. Sehingga kami menilai kurang nya pengawasan, Diduga ada nya kong kali kong dengan pihak yang lain," ungkap sumber yang tidak ingin disebutkan nama nya pada wartawan. Kamis (28/05/2021).
Lanjut sumber menambahkan, Kegiatan- kegiatan kerja yang di lakukan oleh Bawaslu itu yang menanggung adalah negara dan masuk dalam anggaran, Jadi kenapa kinerja dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu di anggap tidak beres atau beselamak tak tau kerja.
"Oleh sebab itu diharapkan kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) Republik Indonesia agar mengecek anggaran dan kegiatan yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada saat Pilkada Dan PSU yang baru saja selesai beberapa waktu yang lalu.
Lebih parahnya nya lagi kata sumber, setelah pilkada yang di menangkan oleh pasangan ASRI pasangan ERA menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan bukti yang ada, lalu diterima dan di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengabulkan 9 TPS yang di PSU kan.
Selanjut nya, setelah PSU siap berlangsung maka kemenangan ada di pasangan ERA, artinya Posisi kebalik dari sebelum nya, lalu pasangan ASRI menggugat KPU kembali, Informasi di lapangan sudah di terima tapi belum tau entah di kabulkan atau tidak," Tutup sumber.
Hingga berita ini di kirim ke meja redaksi, Makmur Dalimunthe sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu belum memberikan keterangan apapun. Walaupun sudah dikonfirmasi dengan di tandai dua centang what's app. [Rahmad]
Ironis nya, Pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2020 yang lalu membuat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu semakin di soroti oleh publik, Sebab diduga ada nya kecurangan pilkada sehingga Bawaslu di anggap tidak berfungsi sebagai badan pengawas pemilu yang di nilai gagal dalam menjalankan tugas.
"Gak berfungsi Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu, Kemana petugas nya, apa mau makan tidur dan makan gaji buta. Sehingga kami menilai kurang nya pengawasan, Diduga ada nya kong kali kong dengan pihak yang lain," ungkap sumber yang tidak ingin disebutkan nama nya pada wartawan. Kamis (28/05/2021).
Lanjut sumber menambahkan, Kegiatan- kegiatan kerja yang di lakukan oleh Bawaslu itu yang menanggung adalah negara dan masuk dalam anggaran, Jadi kenapa kinerja dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu di anggap tidak beres atau beselamak tak tau kerja.
"Oleh sebab itu diharapkan kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) Republik Indonesia agar mengecek anggaran dan kegiatan yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada saat Pilkada Dan PSU yang baru saja selesai beberapa waktu yang lalu.
Lebih parahnya nya lagi kata sumber, setelah pilkada yang di menangkan oleh pasangan ASRI pasangan ERA menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan bukti yang ada, lalu diterima dan di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengabulkan 9 TPS yang di PSU kan.
Selanjut nya, setelah PSU siap berlangsung maka kemenangan ada di pasangan ERA, artinya Posisi kebalik dari sebelum nya, lalu pasangan ASRI menggugat KPU kembali, Informasi di lapangan sudah di terima tapi belum tau entah di kabulkan atau tidak," Tutup sumber.
Hingga berita ini di kirim ke meja redaksi, Makmur Dalimunthe sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu belum memberikan keterangan apapun. Walaupun sudah dikonfirmasi dengan di tandai dua centang what's app. [Rahmad]