NUSANTARAEXPRESS, PAPUA - Tudingan Juru Bicara KNPB, Victor Yeimo, terkait pengerahan 21.369 pasukan militer ke tanah Papua merupakan bentuk operasi militer diduga bagian dari propaganda Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua (19/3).
Sumber pernyataan Victor Yeimo yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sumir itu, di posting media Asia Pacific Report yang diadopsi dari media lokal Papua yaitu Suara Papua dan telah terbit pada 14 Maret 2021 lalu sebagai media propaganda KKB.
Pernyataan ini muncul setelah tindakan tidak terpuji penyanderaan pilot susi air oleh KKB untuk mengalihkan perhatian publik.
Menanggapi hal itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Matius D. Fakhri mengatakan, kehadiran aparat Polri dibantu TNI di Papua dan khususnya di daerah konflik semata-mata untuk melakukan penegakan hukum terhadap kelompok separatis.
“TNI dan Polri hadir untuk memastikan bahwa negara hadir di Papua dalam hal ini daerah konflik untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum,” kata Irjen Fakhiri.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin (15/03/ 2021) juga Meminta pemerintah dan pemerintah daerah bersama TNI-Polri untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah-wilayah rawan gangguan KKB, khususnya di obyek vital dengan mempersempit ruang gerak KKB, dan memutus komunikasi serta jalur pemasok kebutuhan KKB, mengingat sepanjang tahun 2021 aksi kriminalitas oleh KKB sudah banyak terjadi dan meresahkan masyarakat.
Kepala Suku Dani, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua, Jembatan Murib, juga meminta masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Jembatan Murib menyatakan, bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini. Sebagai masyarakat harus patuh terhadap pemerintah.
“Selain itu pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus kepada kami masyarakat Papua mulai dari pembangunan hingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Jembatan Murib juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yakni TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak. Sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.
Keberadaan KKB di Papua selama ini lebih terkesan sering mengacau dan menebar teror di Bumi Cendrawasih, ketimbang “berjuang” untuk kesejahteraan Rakyat Papua seperti yang sering mereka utarakan. Alih-alih kegiatannya mendukung pembangunan yang sedang berlangsung dan diupayakan oleh pemerintah, KKB justru mengacaukan situasi dan kondisi.
Namun saat ditindak tegas aparat penegak hukum (TNI-Polri), KKB dengan seluruh pendukungnya membenturkan upaya penegakan hukum dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Direktur Eksekutif Strategi Institute, Anthony Danar mengatakan, jangan sampai penegakan hukum dan penegakan HAM di Papua dicampuradukkan.
“Tidak bisa dicampuraduk, ya kalau ada pelanggaran jelas harus ditindak, kalau meresahkan masyarakat, kan harus ditindak secara hukum dan terukur, sementara permasalahan HAM, tetap harus diperhatikan, tapi gak bisa dicampur aduk,” ujar Anthony. (**)
Sumber pernyataan Victor Yeimo yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sumir itu, di posting media Asia Pacific Report yang diadopsi dari media lokal Papua yaitu Suara Papua dan telah terbit pada 14 Maret 2021 lalu sebagai media propaganda KKB.
Pernyataan ini muncul setelah tindakan tidak terpuji penyanderaan pilot susi air oleh KKB untuk mengalihkan perhatian publik.
Menanggapi hal itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Matius D. Fakhri mengatakan, kehadiran aparat Polri dibantu TNI di Papua dan khususnya di daerah konflik semata-mata untuk melakukan penegakan hukum terhadap kelompok separatis.
“TNI dan Polri hadir untuk memastikan bahwa negara hadir di Papua dalam hal ini daerah konflik untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum,” kata Irjen Fakhiri.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin (15/03/ 2021) juga Meminta pemerintah dan pemerintah daerah bersama TNI-Polri untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah-wilayah rawan gangguan KKB, khususnya di obyek vital dengan mempersempit ruang gerak KKB, dan memutus komunikasi serta jalur pemasok kebutuhan KKB, mengingat sepanjang tahun 2021 aksi kriminalitas oleh KKB sudah banyak terjadi dan meresahkan masyarakat.
Kepala Suku Dani, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua, Jembatan Murib, juga meminta masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI,” ujarnya,
Jembatan Murib menyatakan, bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini. Sebagai masyarakat harus patuh terhadap pemerintah.
“Selain itu pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus kepada kami masyarakat Papua mulai dari pembangunan hingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Jembatan Murib juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yakni TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak. Sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.
Keberadaan KKB di Papua selama ini lebih terkesan sering mengacau dan menebar teror di Bumi Cendrawasih, ketimbang “berjuang” untuk kesejahteraan Rakyat Papua seperti yang sering mereka utarakan. Alih-alih kegiatannya mendukung pembangunan yang sedang berlangsung dan diupayakan oleh pemerintah, KKB justru mengacaukan situasi dan kondisi.
Namun saat ditindak tegas aparat penegak hukum (TNI-Polri), KKB dengan seluruh pendukungnya membenturkan upaya penegakan hukum dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Direktur Eksekutif Strategi Institute, Anthony Danar mengatakan, jangan sampai penegakan hukum dan penegakan HAM di Papua dicampuradukkan.
“Tidak bisa dicampuraduk, ya kalau ada pelanggaran jelas harus ditindak, kalau meresahkan masyarakat, kan harus ditindak secara hukum dan terukur, sementara permasalahan HAM, tetap harus diperhatikan, tapi gak bisa dicampur aduk,” ujar Anthony. (**)