NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Saat mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019, Bambang Widjojanto alias BW menyinggung rezim korup. Klaim tersebut disorot pihak Istana Kepresidenan.
Pernyataan tersebut awalnya disampaikan BW yang berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memproses gugatan sengketa Pilpres 2019 dengan baik. Eks pimpinan KPK tersebut diketahui menjabat sebagai Ketua Tim Hukum untuk capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).
"Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat," ujar BW.
Merespons BW, pihak Istana meminta BW tidak tendensius. Istana meminta kubu Prabowo-Sandi menaruh kepercayaan atas kinerja MK dalam membuat keputusan.
"Kita tidak perlulah membuat pernyataan tendensius seperti itu. Pertama, MK levelnya adalah lembaga negara, sama dengan eksekutif. Tidak ada hubungan fungsional antara kedua lembaga tersebut, sehingga tidak mungkin bisa dikooptasi eksekutif," ujar Deputi V KSP bidang Polhukhankam dan HAM Jaleswari Pramodhawardani saat dimintai konfirmasi, Sabtu (25/5).
Pernyataan tersebut awalnya disampaikan BW yang berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memproses gugatan sengketa Pilpres 2019 dengan baik. Eks pimpinan KPK tersebut diketahui menjabat sebagai Ketua Tim Hukum untuk capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).
"Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat," ujar BW.
Merespons BW, pihak Istana meminta BW tidak tendensius. Istana meminta kubu Prabowo-Sandi menaruh kepercayaan atas kinerja MK dalam membuat keputusan.
 Deputi V KSP Jaleswari Pramodharwardani. (Foto: Ari Saputra) |
"Kita tidak perlulah membuat pernyataan tendensius seperti itu. Pertama, MK levelnya adalah lembaga negara, sama dengan eksekutif. Tidak ada hubungan fungsional antara kedua lembaga tersebut, sehingga tidak mungkin bisa dikooptasi eksekutif," ujar Deputi V KSP bidang Polhukhankam dan HAM Jaleswari Pramodhawardani saat dimintai konfirmasi, Sabtu (25/5).
Sumber: Detik.com