NUSANTARAEXPRESS, MUARA SABAK - Pelaksanaan Rapat Paripurna Kelima pada masa persidangan kedua tahun 2019 dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggujawaban Bupati Tahun 2018, pada Kamis (11/04/2019). Paripurna tersebut dihadiri oleh 17 Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dianggap mencukupi qorum, serta unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan lainnya.
Dalam prnyampaian pandangan umum fraksi, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disampaikan oleh Nuhidayah, Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) disampaikan oleh Markaban, SE, Fraksi Hanura disampaikan oleh H. hamzah, SH, Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI) disampaikan oleh Ahmad Fadillah, SE, dan Fraksi Karya Demokrasi Nasional (KDN) disampaikan oleh Mujiono.
"Fraksi PAN sependapat dengan Pemerintah bahwa prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2018 adalah meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan dan memahami kondisi obyektif Laporan Keterangan Pertanggujawaban Bupati Tanjung Jabung Timur dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, sudah barang tentu semangat yang dibangun bertujuan mrningkatkan Transparansi dan Akuntabilitad Kinerja Pemerintah Daerah" ujar Nurhidayah saat membacakan pandangan fraksi.
"Fraksi PDIP merekomendasikan kepada seluruh SKPD untuk menjalin komunikasi dan koordinasi secara intensif agar arah kebijakan dalam implementasi angaran dapat, terukur, terpadu dan berkesinambungan serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat" jelas Markaban.
"Fraksi Hanura miminta agar pemerintah daerah melakukan revitalisasi fungsi dan peran pengawasan internal agar benar-benar bisa melakukan pengawasan yang lebih baik, tegas, dan adik, mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses finalisasi" jelas Hamzah.
"Fraksi BBI mmlemberikan apresiasi yang tinggi dimana pemerintah telah mencapai beberapa target bahkan lebih diberbagai bidang, sehingga perbaikan untuk kedepan akan selalu meningkat" ujar Ahmad Fadillah.
"Fraksi KDN meyarankan agar dalam laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah kedepannya lebih terperinci agar arah kebijakan terutama terhadap program dan kegiatan yang menjadi prioritas setiap tahun anggaran" tegas Mujiono. [Ayudi]
Dalam prnyampaian pandangan umum fraksi, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disampaikan oleh Nuhidayah, Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) disampaikan oleh Markaban, SE, Fraksi Hanura disampaikan oleh H. hamzah, SH, Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI) disampaikan oleh Ahmad Fadillah, SE, dan Fraksi Karya Demokrasi Nasional (KDN) disampaikan oleh Mujiono.
"Fraksi PAN sependapat dengan Pemerintah bahwa prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2018 adalah meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan dan memahami kondisi obyektif Laporan Keterangan Pertanggujawaban Bupati Tanjung Jabung Timur dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, sudah barang tentu semangat yang dibangun bertujuan mrningkatkan Transparansi dan Akuntabilitad Kinerja Pemerintah Daerah" ujar Nurhidayah saat membacakan pandangan fraksi.
"Fraksi PDIP merekomendasikan kepada seluruh SKPD untuk menjalin komunikasi dan koordinasi secara intensif agar arah kebijakan dalam implementasi angaran dapat, terukur, terpadu dan berkesinambungan serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat" jelas Markaban.
"Fraksi Hanura miminta agar pemerintah daerah melakukan revitalisasi fungsi dan peran pengawasan internal agar benar-benar bisa melakukan pengawasan yang lebih baik, tegas, dan adik, mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses finalisasi" jelas Hamzah.
"Fraksi BBI mmlemberikan apresiasi yang tinggi dimana pemerintah telah mencapai beberapa target bahkan lebih diberbagai bidang, sehingga perbaikan untuk kedepan akan selalu meningkat" ujar Ahmad Fadillah.
"Fraksi KDN meyarankan agar dalam laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah kedepannya lebih terperinci agar arah kebijakan terutama terhadap program dan kegiatan yang menjadi prioritas setiap tahun anggaran" tegas Mujiono. [Ayudi]