NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pembahasan soal rencana pemindahan ibu kota di rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4), didasari pertimbangan terkait pemerataan penduduk dan perekonomian.
"Kalau menurut bacaan saya, alasan utamanya pemerataan penduduk, pemerataan perekonomian. Kalau kemacetan, bukan disebabkan pemerintah," ujar Anies kepada para wartawan saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/4).
Oleh karena itu, menurut Anies, pemindahan ibu kota tidak serta merta memangkas permasalahan yang ada di Jakarta seperti kemacetan. Apalagi bila disangkutkan dengan kendaraan milik pemerintah.
Anies lalu mengatakan meski administrasi pemerintahan pusat dipindah, bila dibanding jumlah kendaraan pribadi sebagai penyumbang macet terbesar yaitu 17 juta unit, maka kendaraan kedinasan milik pemerintah menyumbang angka sangat kecil yakni 141 ribu.
Oleh karena itu, lanjut Anies, perpindahan ibu kota belum tentu mengurangi kemacetan lantaran lebih banyak disebabkan oleh kegiatan rumah tangga dan swasta.
"Kalau pun PNS dihitung menggunakan kendaraan pribadi, maka dalam hitungan kami, pegawai pemerintah itu sampai 8-9 persen," kata Anies.
Selain itu, Anies juga menyebut Jokowi sempat membahas masalah ketimpangan distribusi kesejahteraan dan penduduk. Hal ini yang ia anggap salah satu tujuan pemindahan ibu kota adalah melakukan pemerataan.
Oleh karenanya, ia mengatakan program pembangunan secara masif tidak akan berhenti. Begitu pun pembangunan dan penanganan berbagai macam permasalahan di DKI Jakarta.
"Kita semua berkomitmen bahwa rencana Pemprov [DKI Jakarta] untuk melakukan pembangunan masif itu tetap akan dijalankan. Mengapa? karena kebutuhan tentang air, tentang transportasi, pengelolaan lingkungan hidup itu selalu menjadi kebutuhan dan itu harus diselesaikan," ucapnya.
Rencana pemindahan ibu kota mencuat dua tahun lalu. Hal tersebut ingin dilakukan mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya.
Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat, yaitu Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang juga sempat menjadi kandidat ibu kota pada era Presiden Soekarno. [ani/end]
"Kalau menurut bacaan saya, alasan utamanya pemerataan penduduk, pemerataan perekonomian. Kalau kemacetan, bukan disebabkan pemerintah," ujar Anies kepada para wartawan saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/4).
Oleh karena itu, menurut Anies, pemindahan ibu kota tidak serta merta memangkas permasalahan yang ada di Jakarta seperti kemacetan. Apalagi bila disangkutkan dengan kendaraan milik pemerintah.
Anies lalu mengatakan meski administrasi pemerintahan pusat dipindah, bila dibanding jumlah kendaraan pribadi sebagai penyumbang macet terbesar yaitu 17 juta unit, maka kendaraan kedinasan milik pemerintah menyumbang angka sangat kecil yakni 141 ribu.
Oleh karena itu, lanjut Anies, perpindahan ibu kota belum tentu mengurangi kemacetan lantaran lebih banyak disebabkan oleh kegiatan rumah tangga dan swasta.
"Kalau pun PNS dihitung menggunakan kendaraan pribadi, maka dalam hitungan kami, pegawai pemerintah itu sampai 8-9 persen," kata Anies.
Selain itu, Anies juga menyebut Jokowi sempat membahas masalah ketimpangan distribusi kesejahteraan dan penduduk. Hal ini yang ia anggap salah satu tujuan pemindahan ibu kota adalah melakukan pemerataan.
Oleh karenanya, ia mengatakan program pembangunan secara masif tidak akan berhenti. Begitu pun pembangunan dan penanganan berbagai macam permasalahan di DKI Jakarta.
"Kita semua berkomitmen bahwa rencana Pemprov [DKI Jakarta] untuk melakukan pembangunan masif itu tetap akan dijalankan. Mengapa? karena kebutuhan tentang air, tentang transportasi, pengelolaan lingkungan hidup itu selalu menjadi kebutuhan dan itu harus diselesaikan," ucapnya.
Rencana pemindahan ibu kota mencuat dua tahun lalu. Hal tersebut ingin dilakukan mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya.
Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat, yaitu Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang juga sempat menjadi kandidat ibu kota pada era Presiden Soekarno. [ani/end]
Sumber: CNNIndonesia.com