NUSANTARAEXPRESS, MESUJI - Bupati Mesuji Khamami menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017. Penyampaian dilaksanakan saat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Mesuji terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Penyampaian KUPA-PPASP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD Kabupaten Mesuji, Wiralaga Mulya, Kamis (07/09/2017) dan dihadiri oleh 21 anggota dari 35 anggota dewan.
Dalam penyampaiannya, Bupati Khamami mengatakan bahwa Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji ditetapkan sebesar Rp.744.983.638.927,- naik sebesar Rp.1.103.398.777,- atau 0,15% dari APBD murni. Kenaikan ini disebabkan naiknya perolehan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Untuk Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji ditetapkan sebesar Rp.774.646.231.632,26 naik sebesar Rp.9.131.909.382,26 atau 1,19% dari APBD murni. Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah Kabupaten Mesuji ditetapkan sementara sebesar Rp.29.662.592.705,26.
Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Pemkab Mesuji mengalami perubahan kebijakan pendapatan yang bersumber dari APBN Tahun 2017, diantaranya menurunnya jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebelumnya sebesar Rp.448.282.207.000,00,- menjadi Rp.444.344.769.000,- atau berkurang sebesar Rp.3.937.438.000,-.
“Saya mohon agar dokumen KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2017 ini dapat segera dibahas bersama sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada, sehingga dapat disetujui bersama dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat evaluasi. Saya menyadari bahwa dalam pembahasan akan selalu dinamis, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi mutakhir saat ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, demi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat,” terangnya. [HUM/ICH]